JAKARTA — Transformasi digital pelayanan administrasi kependudukan memasuki babak baru yang lebih menantang. Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri menggelar pelatihan Artificial Intelligence (AI) bagi para pegawainya untuk memastikan birokrasi tidak sekadar mengejar kecepatan, tetapi juga tangguh menghadapi disrupsi teknologi mutakhir.
Pelatihan peningkatan kapasitas sumber daya manusia tersebut dibuka secara resmi oleh Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi bersama Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Muhammad Nuh Al Azhar di Aula Gedung C Lantai 4, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Langkah ini menjadi respons strategis instansi pengelola data kependudukan nasional terhadap masifnya perkembangan kecerdasan buatan yang kini memengaruhi hampir seluruh lini layanan publik.
Teguh Setyabudi menegaskan bahwa penguasaan teknologi informasi dan AI bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan bagi aparatur Dukcapil. Tanpa literasi digital yang memadai, inovasi layanan publik yang telah dibangun selama bertahun-tahun berisiko tergerus zaman dan tertinggal dari ekspektasi masyarakat. “Dukcapil sudah lama menggaungkan Dukcapil Go Digital. Namun, kalau kita tidak akrab dengan dunia teknologi informasi dan AI, kita pasti akan tertinggal,” ujar Teguh dalam sambutannya saat membuka kegiatan tersebut.
Ia juga mengapresiasi langkah Direktorat PIAK yang menginisiasi forum pembelajaran ini dengan menghadirkan pakar yang berkompeten. “Terima kasih atas inisiatif Pak Direktur PIAK menggelar pelatihan ini, apalagi dengan menghadirkan narasumber yang luar biasa dan bukan kaleng-kaleng,” kata Teguh.
Untuk membedah teknologi ini secara komprehensif, Ditjen Dukcapil menghadirkan Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia (Fasilkom UI) Prof. Dr. Eng. Wisnu Jatmiko, S.T., M.Kom. Dalam paparannya bertajuk Artificial Intelligence (AI) Implementation and Policy Institution, Wisnu memetakan perbedaan mendasar antara AI prediktif (predictive AI) yang berfungsi membaca pola data masa depan dan AI generatif (generative AI) yang mampu memproduksi konten baru secara instan.
Lebih dari sekadar efisiensi kerja, Wisnu menyoroti risiko serius di balik kecanggihan AI generatif, seperti manipulasi visual deepfake atau living portraits yang dapat mengaburkan batas antara fakta dan rekayasa. Dalam konteks administrasi kependudukan, pemaparan mengenai ancaman pemalsuan identitas digital dan rekayasa informasi ini menjadi alarm penting bagi aparatur negara agar lebih waspada dalam memvalidasi data kependudukan.
Sementara itu, Direktur PIAK Muhammad Nuh Al Azhar menekankan bahwa pelatihan ini dirancang agar pegawai Dukcapil mampu mengadopsi AI secara tepat guna, etis, dan terukur.
Menurut dia, pemahaman mendalam dari sisi teknis hingga kebijakan institusional sangat krusial agar pemanfaatan AI selaras dengan prinsip perlindungan data pribadi warga negara. “Melalui pelatihan ini, jajaran Dukcapil diharapkan tidak hanya menjadi pengguna pasif teknologi, tetapi mampu merumuskan tata kelola implementasi AI yang aman guna meningkatkan kualitas serta kecepatan layanan administrasi kependudukan bagi masyarakat luas,” tutur Muhammad Nuh.
Sinergi antara birokrasi dan akademisi ini menegaskan komitmen Ditjen Dukcapil untuk menjaga integritas data kependudukan nasional. Pada akhirnya, penguasaan kecerdasan buatan di internal aparatur diharapkan bermuara pada satu tujuan utama: menghadirkan pelayanan publik yang lebih presisi, aman dari ancaman pemalsuan digital, dan mudah diakses oleh seluruh rakyat Indonesia.







