JAKARTA – Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri terus memoles kualitas sumber daya manusianya. Langkah ini krusial demi memastikan pelayanan administrasi kependudukan tak hanya tangguh di dalam negeri, tetapi juga mampu berdiri sejajar dalam diplomasi dan kerja sama tingkat global.
Komitmen tersebut mengemuka saat Dirjen Dukcapil, Teguh Setyabudi, membuka Pelatihan Bahasa Inggris Tahun 2026 di Command Center lantai 2 Gedung B Ditjen Dukcapil, Jakarta, Rabu (11/11/2026). Dalam kesempatan itu, Teguh didampingi Pelaksana Harian (Plh) Direktur Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Dafdukcapil), Patrice Rondonuwu, serta jajaran pejabat administrator dan pengawas.
Penguatan kapasitas bahasa asing ini bukan sekadar agenda rutin internal. Pelatihan yang menggandeng Lembaga Bahasa LIA sebagai mitra profesional ini menjadi bagian dari program Peningkatan Kapasitas Aparatur Dalam Penyelenggaraan Layanan Adminduk yang didanai melalui Komponen IV Pinjaman Luar Negeri Ditjen Dukcapil Kemendagri Tahun Anggaran 2026–2027.
Teguh Setyabudi menegaskan bahwa penguasaan bahasa universal merupakan instrumen taktis bagi aparatur sipil negara (ASN) saat ini. Interaksi dengan lembaga donor, mitra strategis, serta forum-forum kependudukan dunia menuntut jajaran Dukcapil untuk mampu berkomunikasi secara presisi dan efektif. “Peningkatan kemampuan bahasa asing ini adalah investasi jangka panjang. ASN Dukcapil tidak hanya dituntut mahir mengolah data dan melayani masyarakat di lapangan, tetapi juga harus percaya diri saat bertukar gagasan, menyusun dokumen, maupun bernegosiasi di panggung global,” ujar Teguh dalam arahannya.
Program pelatihan ini dirancang terukur dan akuntabel. Berdasarkan surat Direktur Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil (BAKPS), Erliani Budi Lestari, tertanggal 3 November 2026, pelatihan menyasar para pegawai yang berinteraksi langsung dengan mitra internasional maupun mereka yang membutuhkan penguatan kompetensi berdasarkan hasil pemetaan.
Setiap direktorat di lingkungan Ditjen Dukcapil diminta mengutus tujuh perwakilan ASN untuk mengikuti seleksi awal. Dari tahapan uji penempatan (placement test) tersebut, panitia menyaring 30 peserta terbaik yang kemudian dikelompokkan sesuai kualifikasi kemampuan masing-masing.
Rangkaian pelatihan berlangsung ketat selama pertengahan November hingga minggu kedua Desember 2026 dengan intensitas tiga kali sepekan. Seluruh peserta akan melewati proses pembelajaran terstruktur, evaluasi berkala (progress assessment), hingga uji akhir (post-test) untuk mengukur tingkat kelulusan dan efektivitas program.
Langkah Ditjen Dukcapil ini menegaskan arah reformasi birokrasi yang berorientasi pada standar dunia. Pada akhirnya, peningkatan kapabilitas aparatur di meja diplomasi dan kerja sama teknik luar negeri akan bermuara pada penguatan sistem layanan adminduk yang makin modern, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan seluruh rakyat Indonesia.
