MADIUN – Pemerintah Kabupaten Madiun terus memperkuat peran kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) untuk mencegah munculnya kasus stunting baru. Langkah ini dilakukan setelah prevalensi stunting di Kabupaten Madiun berhasil ditekan menjadi 5 persen berdasarkan hasil Bulan Timbang Agustus 2026.
Penguatan tersebut diwujudkan melalui kegiatan Pemberdayaan Kader dan Pemberian Bahan Makanan Tambahan (PMT) Balita 2026 di Pendopo Muda Graha Kabupaten Madiun, Kamis (5/11/2026). Kegiatan yang diinisiasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Jawa Timur itu diikuti 350 peserta, termasuk 25 kader Posyandu.
Ketua Tim Pembina Posyandu Jawa Timur Arumi Bachsin Emil Dardak mengatakan, peningkatan kapasitas kader dan pemenuhan sarana prasarana diperlukan untuk mendukung penerapan enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) Posyandu.
Menurut dia, Posyandu memiliki peran strategis dalam mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, mulai dari pemantauan tumbuh kembang balita hingga pemeriksaan kesehatan warga.
“Target kita adalah mencegah munculnya kasus stunting baru. Balita yang teridentifikasi stunting terus didampingi hingga tumbuh kembangnya terkejar, sementara balita sehat dipastikan terjaga pemenuhan gizinya,” ujar Arumi.
Sementara itu, Bupati Madiun Hari Wuryanto mengatakan, penanganan stunting tidak cukup melalui pemberian makanan tambahan. Diperlukan kolaborasi lintas sektor, mulai dari bidang kesehatan, pendidikan, sosial hingga pembangunan infrastruktur dasar.
“Stunting berdampak jangka panjang terhadap perkembangan otak, kecerdasan, produktivitas, dan masa depan anak. Karena itu, penanganannya membutuhkan kolaborasi penuh seluruh pemangku kepentingan,” kata Hari.
Dia menjelaskan, Pemkab Madiun rutin menggelar Bulan Timbang setiap Februari dan Agustus dengan pendataan secara by name by address. Pada Agustus 2026, partisipasi masyarakat mencapai 97 persen dengan prevalensi stunting sebesar 5 persen, turun dari 12,1 persen berdasarkan SSGI 2024.
Meski demikian, Pemkab Madiun masih memprioritaskan pendampingan di wilayah dengan angka stunting relatif tinggi, terutama Kecamatan Saradan dan Pilangkenceng. Upaya tersebut melibatkan camat, kepala desa, Puskesmas, dan kader Posyandu.
Dalam kegiatan itu, pemerintah juga menyerahkan 350 paket PMT kepada balita penerima manfaat. Pemkab Madiun berkomitmen melanjutkan pelatihan kader serta meningkatkan fasilitas Posyandu agar deteksi dini dan penanganan risiko stunting berjalan lebih optimal. (%)
