MAGETAN – DPRD Kabupaten Magetan mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027. Optimalisasi pendapatan dinilai penting agar anggaran daerah mampu membiayai pembangunan yang berdampak langsung bagi warga.
Ketua DPRD Magetan, Riyin Nur Asiyah, mengatakan, penguatan ekonomi kerakyatan menjadi salah satu perhatian utama legislatif dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2027. Pemerintah daerah diminta menetapkan program prioritas secara tepat agar anggaran tidak terserap hanya untuk belanja rutin birokrasi.
“Program peningkatan ekonomi masyarakat selalu kami gaungkan dalam rapat Badan Anggaran. Kita ingin memastikan prioritas pemerintah ke depan seperti apa, sebab kesejahteraan masyarakat adalah tanggung jawab bersama antara eksekutif dan legislatif,” kata Riyin.
Menurut dia, sejumlah fraksi DPRD menyoroti perlunya menggali sumber pendapatan daerah yang belum optimal. Fraksi Golkar, misalnya, menaruh perhatian pada potensi retribusi parkir, sedangkan Fraksi PKB dan fraksi lainnya mendorong pengembangan sektor pariwisata sebagai sumber penerimaan daerah.
Untuk meningkatkan transparansi dan efektivitas penerimaan, DPRD mengusulkan modernisasi sistem pemungutan retribusi melalui digitalisasi transaksi, baik di sektor parkir maupun objek wisata. Langkah tersebut diharapkan dapat menekan potensi kebocoran sekaligus mempermudah pengawasan pendapatan.
Selain menggenjot PAD, DPRD Magetan juga menekankan pentingnya pembenahan pasar tradisional. Perbaikan sarana dan prasarana pasar dinilai dapat meningkatkan kenyamanan pedagang dan pembeli sekaligus menjaga aktivitas perdagangan masyarakat.
“Pasar tradisional perlu dibenahi sarana dan prasarana penunjangnya agar pedagang maupun pembeli merasa nyaman. Magetan ini kan salah satu sentra belanja sayur-mayur dan kebutuhan pokok, jadi optimalisasi fasilitas pasar sangat krusial,” ujarnya.
DPRD berharap pembahasan APBD 2027 menghasilkan kebijakan anggaran yang seimbang antara peningkatan pendapatan, pembangunan infrastruktur, dan penguatan ekonomi masyarakat.
Dengan pengelolaan potensi daerah yang lebih optimal, anggaran tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat kapasitas fiskal pemerintah, tetapi juga mendorong pertumbuhan usaha masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan memperluas manfaat pembangunan bagi warga Magetan. (%)
