CIREBON – Sudah sepekan berlalu sejak kasus dugaan kekerasan menimpa MFN, anak dari seorang jurnalis di Cirebon, Ahmad Hidayat (Dayat). Namun hingga saat ini, pihak keluarga mengaku masih menanti kepastian hukum dan kejelasan dari aparat kepolisian.
Peristiwa dugaan penganiayaan tersebut terjadi di depan Pos Polisi Jalan Soekarno-Hatta, Desa Gebang Mekar, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon, pada Rabu (8/7) lalu. Memasuki Rabu (15/7), keluarga menilai penanganan perkara ini belum memberikan titik terang.
Keluarga korban menyatakan belum memperoleh informasi resmi mengenai perkembangan penyelidikan maupun penyidikan dari pihak kepolisian. Hingga kini, status penanganan perkara masih dipenuhi tanda tanya.
“Kami berharap ada keterbukaan informasi dari aparat penegak hukum agar masyarakat mengetahui sejauh mana proses hukum berjalan,” ujar perwakilan keluarga korban dalam keterangannya, Rabu (15/7).
Pihak keluarga meminta agar setiap tahapan penanganan perkara disampaikan secara profesional dan objektif. Hal ini dinilai penting agar tidak menimbulkan spekulasi liar di tengah masyarakat.
Terlebih, hingga satu minggu pasca-kejadian, status pelaku masih belum jelas. “Tersangka juga belum ada kepastian dan belum ditangkap,” tambahnya.
Di sisi lain, beban yang harus dipikul keluarga korban kini semakin bertambah. Meski MFN saat ini sudah diperbolehkan menjalani rawat jalan setelah sempat dirawat intensif di RSUD Gunung Jati Kota Cirebon, masalah baru muncul terkait biaya medis.
Keluarga membeberkan bahwa total biaya pengobatan MFN selama di rumah sakit telah menyentuh angka sekitar Rp 45 juta. Ironisnya, biaya tersebut hingga kini belum mampu dibayarkan ke pihak rumah sakit. Kondisi ini kian menambah tekanan ekonomi di tengah fokus keluarga menyembuhkan trauma dan fisik korban.
Keluarga sangat berharap Polsek Gebang dan Polresta Cirebon bisa segera memberikan penjelasan resmi serta merilis perkembangan kasus ini ke publik. Bagi mereka, kecepatan dan transparansi kepolisian adalah kunci utama untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.
