JEMBRANA – Komisi I DPRD Jembrana menemukan berbagai permasalahan serius di sejumlah sekolah, mulai dari tingkat SD hingga SMP, usai melakukan inspeksi mendadak (sidak) pada Kamis (25/9). Temuan yang paling menonjol adalah distribusi guru yang tidak merata hingga kasus perundungan (bullying) yang menyebabkan siswa putus sekolah.
Sidak yang dibagi menjadi dua tim ini menjangkau beberapa wilayah, yaitu Kecamatan Melaya, Mendoyo, dan Pekutatan.
Persoalan Distribusi Guru: Ada yang Kelebihan, Ada yang Kekurangan
Di Kecamatan Melaya, tim sidak yang dipimpin oleh Ketua Komisi I DPRD Jembrana H. Sajidin menemukan ketidakseimbangan distribusi tenaga pendidik. SD Negeri 2 Gilimanuk, misalnya, mengalami kekurangan guru agama Hindu dan Islam. Untuk mengatasinya, pihak sekolah terpaksa menggunakan tenaga relawan yang biayanya didapat dari dana swadaya siswa sebesar Rp10 ribu per bulan.
Kondisi sebaliknya justru terjadi di SD Negeri 4 Gilimanuk, yang memiliki kelebihan guru agama Hindu. Solusinya, salah satu guru terpaksa dialihkan untuk membantu proses belajar mengajar di SD Negeri 2 Gilimanuk agar jam mengajarnya tetap terpenuhi.
Tolak Regrouping hingga Sarana Rusak
Sementara itu, di Kecamatan Mendoyo, tim sidak yang dipimpin Wakil Ketua Komisi I I Nyoman Sudiasa menemukan masalah lain. Di SD Negeri 2 Yehembang Kangin, pihak sekolah menolak rencana regrouping karena kondisi bangunan yang masih bagus, prediksi jumlah siswa yang akan bertambah, dan lingkungan sekolah yang kondusif.
Berbeda lagi dengan SD Negeri 2 Yeh Sumbul, yang memiliki keluhan lebih kompleks. Sekolah ini kekurangan guru agama Hindu, guru olahraga, dan staf tata usaha. Selain itu, kondisi fisik sekolah seperti pagar dan plafon kelas juga perlu perbaikan. Posisi kepala sekolah pun masih kosong dan hanya diisi oleh pelaksana tugas (Plt).
Kasus Bullying di SMP Bikin Siswi Putus Sekolah
Sidak di tingkat SMP dilakukan di SMP Negeri 1 Pekutatan. Komisi I menemukan adanya kasus perundungan yang sangat memprihatinkan, bahkan sampai membuat salah satu siswi memutuskan berhenti sekolah.
Selain masalah sosial, sekolah ini juga membutuhkan rehabilitasi ruang kelas, pengadaan 70 unit komputer yang sempat tertunda, serta penyesuaian menu makan bergizi untuk siswa.
DPRD Desak Pemerintah Ambil Tindakan Cepat
Menanggapi temuan tersebut, Ketua Komisi I DPRD Jembrana H. Sajidin menegaskan bahwa pemerintah daerah harus segera bertindak.
“Distribusi tenaga pendidik yang tidak merata sangat merugikan peserta didik. Ini harus segera dicarikan solusi agar proses belajar tidak terganggu,” ujarnya.
Sajidin juga menyoroti kasus bullying yang terjadi. “Bullying tidak boleh dianggap remeh. Kami mendesak agar sekolah bersama dinas pendidikan mengambil langkah nyata agar hal ini tidak terulang,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I I Nyoman Sudiasa menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD. “Kami ingin memastikan anak-anak di Jembrana mendapatkan hak pendidikan yang layak. Kami siap mendorong eksekutif agar anggaran pendidikan mendapat prioritas dalam RAPBD,” ungkapnya.
Komisi I DPRD Jembrana berkomitmen untuk terus mengawal dan mengawasi kualitas pendidikan demi memastikan mutu pendidikan di Jembrana semakin merata dan baik.(Sis)
