Bogor, Nirmedia – Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri sepakat melanjutkan kerja sama pemanfaatan data dengan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera)
Untuk itu rapat pembahasan Petunjuk Teknis (Juknis) digelar kedua pihak di Hotel Novotel Bogor Golf Resort & Convention Centre, Bogor, Jumat (23/8/2024).
Dari Direktorat Integrasi Data Kependudukan Nasional (IDKN) hadir Kasubdit Layanan Teknis Hak Akses Integrasi Data Kependudukan Pusat (LTHAIDKP), Akhyar beserta jajaran. Sedangkan dari BP Tapera hadir memimpin Direktur Kepesertaan Ferry Setiawan.
Rapat antara lain menyepakati mekanisme metode akses yang akan digunakan oleh BP Tapera, yaitu melalui Web Service Kesesuaian, Web Service Face Recognition (FR 1:1), dan Web Portal. “Kami telah menyusun elemen data yang diperlukan, seperti NIK, nomor KK, dan foto wajah untuk verifikasi identitas. Data ini penting untuk memastikan keakuratan dan keandalan sistem yang digunakan BP Tapera,” tutur Akhyar.
Akhyar menekankan pentingnya update data secara berkala, mengingat BP Tapera terakhir mengirimkan data balikan pada 26 Juli 2024. “Kami akan segera memperbarui data yang telah diterima dan melanjutkan kolaborasi untuk memastikan data yang kami kelola tetap akurat dan up-to-date,” demikian Akhyar.
BP Tapera saat ini belum memiliki perangkat pembaca KTP-el. Ini berarti mereka bergantung pada verifikasi online untuk data peserta. “Kami masih dalam proses adaptasi teknologi. Penggunaan sistem online saat ini membantu kami mengelola data dengan efisien, meskipun kami menyadari perlunya perangkat fisik di masa depan,” kata Ferry Setiawan.
Selain itu, perubahan komisioner di BP Tapera juga dibahas, dengan rencana pembuatan Surat Pemberitahuan untuk mendukung proses administrasi.
Dalam kesempatan lain, Plh. Direktur IDKN, Mensuseno menambahkan, peran Ditjen Dukcapil sangat penting dalam memastikan integrasi data yang digunakan BP Tapera. “Kami berkomitmen untuk terus memberikan dukungan teknis dan administratif agar proses ini berjalan lancar dan bermanfaat bagi semua pihak.”
Mensuseno menilai rapat pembahasan juknis ini menjadi langkah penting dalam memperkuat sistem pengelolaan data dan mendukung efisiensi program tabungan perumahan rakyat. (*)
